Makalah
KEBERHASILAN
dan KEGAGALAN MASA KEPEMIMPINAN
PROF. DR. ING. H. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Dosen
Pengampu: Dhiniaty Gularso S.Si., M.Pd.
DisusunOleh :
M. Saiful Huda (12144600044)
Marita Perdana Putri (12144600054)
Ani Solikhah (12144600063)
Ayu Agustin Tri K.W. (12144600068)
Nurul Hidayah (12144600075)
Tri Novi Andriyani (12144600080)
Kelas : A2-12
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
2013
KATA
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT
karena dengan segala Rahmat dan KaruniaNya kami diberi kesempatan untuk
menyelesaikan makalah tentang ”KEGAGALAN dan KEBERHASILAN MASA KEPEMIMPINAN BJ HABIBIE”. Tidak lupa kami ucapkan terima
kasih kepada guru pembimbing dan teman-teman yang telah memberi dukungan dalam
menyelesaikan makalah ini dengan baik.
Makalah ini disusun sebagai bentuk proses
belajar mengembangkan kemampuan siswa. Kami menyadari dalam pembuatan makalah
ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kami mengharap
kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi bekal dalam
pembuatan makalah kami di kemudian hari.
Kami berharap semoga dengan selesainya makalah
ini, dapat bermanfaat bagi pembaca dan teman-teman, khususnya dalam memperluas
wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ”Sejarah Masa Kepemimpinan Habibie”
Atas perhatian dan kerja sama teman-teman
beserta para pembimbing kami ucapkan terima kasih.
Yogyakarta,
02 Desember 2013
Penulis
BAB I
PEMBAHASAN
A. Latar Belakang
Pembangunan
di Indonesia selalu terjadi dari tahun ke tahun dan dari presiden ke presiden,
pembangunan tersebut terjadi pada segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ideologi. Banyak
kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh setiap presiden yang menjabat
tentunya untuk membawa bangsa negara ini pada perubahan kearah yang lebih baik.
Banyak
faktor yang menuntut agar Indonesia dapat pembangunan lebih pesat lagi. Salah satu
faktornya adalah perkembangan dunia yang telah memasuki era globalisasi. Hal
ini menuntut negara-negara didunia, termasuk Indonesia agar dapat melakukan
pembangunan denagn baik sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain.
Selian itu
juga ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia dan selanjutnya
mendukung pembangunan di Indonesia. Antara lain, Sistem Perencanaan Terpusat
pada masa Orde Baru telah menciptakan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Privatisasi dan deregulasi masa itu juga digunakan untuk memindahkan hak milik
negara kepada kroni penguasa politik. Akibatnya, produktivitas dan efisiensi
perekonomian nasional kita menjadi semakin menurun dan baru berakhir pada
krisis tahun 1997-1998.
Pasca
reformasi, sistem pun berubah ke pola yang lebih demokratis dan adanya otonomi
daerah. Sistem politik yang demokratis dan sistem pemerintahan yang didasarkan
pada otonomi daerah juga menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas
keuangan Negara. Hal ini untuk mengurangi konflik antar daerah yang dipicu oleh
perasaan curiga karena tidak transparan dan tidak akuntabelnya keuangan negara.
Hai ini memberi pada dampak baik pada pembangunan di indonesia. Sehingga,
pembangunan di Indonesia dapat merata dan tidak hanya terpusat di kota-kota
besar saja. Namun, ada beberapa kebijakan-kebijakan dari presiden yang
menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Disinilah BJ Habibie yang
menjadi pemimpin Negara menggantikan Soeharto dengan latar belakang
pendidikannya yang berbeda mencoba berjuang sekuat tenaganya untuk persatuan
Negara agar sejahtera dalam segala wacana perubahannya dan mampu membawa seluruh
masyarakat terbebas dari bayang-bayang orde baru. Dalam usahanya tersebut
tentulah ada hal-hal yang tidak mampu dicapai oleh BJ Habibie namun tak sedikit
pula keberhasilan yang ia capai dan mampu membawa perubahan pada Bangsa meskipun
masa kepemimpinanya tidak lebih dari dua tahun. Sesungguhnya, apapun kebijakan
dari presiden harus sesuai dengan aspirasi rakyat dan bertujuan untuk
menyejahterakan rakyat.
B.
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah
Sejarah Pengangkatan Habibie Sebagai Pemimpin Indonesia?
2. Bagaiamana
Biografi B.J Habibie?
3. Bagaimana
Latar
Belakang Munculnya Reformasi?
4. Apa sajakah Kegagalan
dan Keberhasilan Masa Kepemimpinan B.J Habibie?
C.
Tujuan
1. Mengetahui
sejarah pengangkatan BJ Habibie sebagai Pemimpin Indonesia ke-3
2. Mengetahui biografi
B.J Habibie
3. Memahami
latar belakang munculnya reformasi
4. Mengerti dan
memahami kegagalan dan keberhasilan masa kepemimpinan B.J Habibie dari segi
ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan ideologi.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Sejarah Pengangkatan Habibie
Sebagai Pemimpin Indonesia
Indonesia telah merdeka selama 65 tahun sejak 17 Agustus 1945 dimana untuk
pertama kalinya kemerdekaan Indonesia di proklamirkan oleh Soekarno-Hatta atas
nama bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu itu Indonesia mengalami pergantian
kekuasan pemerintahan mulai dari masa kekuasaan Orde lama(Orla), Orde Baru
(Orba) hingga masa sekarang ini dimana masyarakat Indonesia menyebutnya dengan
sebutan Orde Reformasi. Indonesia pernah dipimpin oleh 6 orang Presiden dengan
berbagai latar belakang berbeda mulai dari yang berlatar belakang seorang
tentara (militer), ilmuwan, yang hanya lulusan sekolah SMA, bahkan seorang
ulama pun pernah merasakan duduk dalam kekuasaan di negeri ini. Indonesia
pernah dipimpin oleh seorang Presiden Soekarno yang merupakan proklamator
kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan Presiden pertama negeri ini yang
berlatar belakang pendidikan Insinyur yang diraihnya pada 25 Mei 1926 di THS
(Technische Hooge-School), Sekolah Teknik Tinggi yang kemudian hari menjadi
Institut Teknik Bandung (ITB), selanjutnya Soeharto yang notabene adalah
seorang Jenderal bintang lima selama kurang lebih 32 tahun memimpin bangsa ini
dengan segala kelebihan dan ketidakpuasan yang dialami masyarakat Indonesia di
bawah era kepemimpinan Soeharto.
Pada masa
era reformasi yang dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden
Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ
Habibie. Indonesia telah mengalami 5 pergantian kepemimpinan. Presiden BJ.
Habibie yang berlatar belakang seorang ilmuwan merupakan presiden pertama di
era yang mengharapkan kemajuan dan perubahan dalam masyarakat Indonesia yang
selama 32 tahun berada di bawah bayang-bayang Soeharto. Abdurrahman Wahid (Gus
Dur) yang berlatar belakang seorang ulama, Megawati Soekarno Putri yang tidak
pernah menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah, dan Susilo Bambang Yudhoyono
yang berpangkat Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000 secara
bergantian menduduki kekuasaan tertinggi di negeri yang berpenduduk kurang
lebih 230 Juta jiwa. Khusus Susilo Bambang Yudhoyono, beliau menjabat Presiden
RI hingga 2 kali periode sejak 2004 hingga 2014 nanti. Sampai saat ini jabatan
yang dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI adalah terlama
sejak berakhirnya kekuasaan Soeharto (Orde baru) dan BJ. Habibie merupakan
seorang Presiden dan Wakil Presiden di era reformasi yang masa pemerintahanya
terpendek dalam sejarah Indonesia. Beliau menjabat selama 2 bulan dan 7 hari
sebagai wakil presiden dan takdir Allah menuntun beliau menggantikan Soeharto
yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998.
BJ. Habibie
digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada
20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan demikian beliau hanya 1
tahun dan 5 bulan menjabat sebagai presiden RI. Inilah yang menjadi titik tolak
pemikiran dalam penulisan ini, bagaimana seorang BJ. Habibie yang dalam
pemerintahannya berlangsung dalam kurun waktu begitu singkat harus menata
kembali sebuah negara dengan kemajemukan penduduknya yang selama kurang lebih
32 tahun harus terbelenggu dibawah kekuasaan Soeharto. BJ Habibe adalah seorang
Presiden RI yang menduduki puncak kekuasaan tertinggi di negeri ini ketika
rakyat menginginkan adanya perubahan dalam segala aspek kehidupan. Kalau di
ibaratkan cuaca, Habibie ada pada cuaca dingin karena sebelumnya rakyat begitu
terbuai dalam tidur panjangnya pada masa orde baru menuju cuaca panas, dimana
rakyat Indonesia terbangun dan menginginkan perubahan.
B. Biografi Singkat B.J Habibie
Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang lebih
dikenal sebagai BJ Habibie merupakan Presiden ke 3 Republik Indonesia setelah
Soekarno “Sang Proklamator RI” dan Soeharto yang terkenal dengan “dinasti”
cendana-nya. BJ. Habibie lahir di Pare-pare Sulawesi Selatan, pada 25 Juni
1936. Beliau terlahir “blaster” antara orang Jawa (ibunya) dengan orang
Sulawesi Selatan (ayahnya). Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara,
pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie
yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai
dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal. Sang Habibie muda harus
kehilangan ayahnya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena
serangan jantung. Tak lama setelah ayahnya meninggal, Habibie pindah ke Bandung
untuk menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare School. Di sekolah yang
setingkat SMA tersebut, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, Habibie telah
menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya Fisika.
Pada tahun 1954 beliau menamatkan pendidikannya di Gouvernments Middlebare
School dan selanjutnya meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi
tepatnya di Institut Teknik Bandung (ITB) di kota Bandung. Di Perguruan Tinggi
yang berdiri pada tanggal 2 Maret 1959 yang sebelumnya bernama Technische
Hoogeschool di mana presiden Indonesia pertama, Soekarno meraih gelar Insinyurnya
dalam bidang Teknik Sipil dan merupakan sekolah tinggi teknik pertama di
Indonesia, BJ Habibie kuliah selama kurang lebih 6 bulan di jurusan Teknik
Mesin namun bukan berarti Habibie berhenti kuliah. Ini dikarenakan Habibie muda
melanjutkan studynya di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule (RWTH) di kota
Aachen, Jerman jurusan Teknik Penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat
terbang, di RWTH Aachen, Jerman, menerima gelar diplom ingineur pada 1960 dan
gelar doktor ingineur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Keberhasilan
Habibie dalam pendidikannya tak lain karena dukungan seorang ibu yang yang
bekerja keras dalam membiayai anaknya dengan usaha cateringnya karena habibie
kuliah keluar negeri bukan karena mendapatkan bea siswa.
Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, BJ Habibie sudah mulai bekerja
untuk menghidupi keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, BJ Habibie
bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm atau MBB di kota Hamburg, Jerman
(1965-1969) sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktrur
Pesawat Terbang, dan kemudian menjabat Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada
industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB (1969-1973). Atas kinerja
dan kebriliannya, 4 tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Vice President
sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973-1978 serta menjadi Penasihast
Senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB (1978 ). Dialah menjadi
satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor dua di perusahaan
pesawat terbang Jerman ini. Sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk
kembali ke Indonesia.
C.
Latar Belakang
Munculnya Reformasi
1.
Bidang Politik
Munculnya reformasi di bidang politik disebabkan oleh adanya KKN, ketidakadilan dalam bidang hukum, pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokratis) dan tertutup, besarnya peranan militer dalam orde baru, adanya 5 paket UU serta munculnya demo mahasiswa yang menginginkan pembaharuan di segala bidang.
Munculnya reformasi di bidang politik disebabkan oleh adanya KKN, ketidakadilan dalam bidang hukum, pemerintahan orde baru yang otoriter (tidak demokratis) dan tertutup, besarnya peranan militer dalam orde baru, adanya 5 paket UU serta munculnya demo mahasiswa yang menginginkan pembaharuan di segala bidang.
2.
Bidang Ekonomi
Munculnya reformasi di bidang ekonomi disebabkan oleh adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha. Pada masa orde baru, orang-orang yang dekat dengan pemerintah akan mudah mendapatkan fasilitas dan kesempatan, bahkan mampu berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya.
Selain itu juga disebabkan oleh krisis moneter. Krisis tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia dan bidang usaha. Banyak perusahaan yang ditutup sehingga terjadi PHK dimana-mana dan menyebabkan angka pengangguran meningkat tajam serta muncul kemiskinan dimana-mana dan krisis perbankan.
Hal-hal tersebut membuat perlu dilakukannya tindakan-tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasinya.
Munculnya reformasi di bidang ekonomi disebabkan oleh adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha. Pada masa orde baru, orang-orang yang dekat dengan pemerintah akan mudah mendapatkan fasilitas dan kesempatan, bahkan mampu berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya.
Selain itu juga disebabkan oleh krisis moneter. Krisis tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia dan bidang usaha. Banyak perusahaan yang ditutup sehingga terjadi PHK dimana-mana dan menyebabkan angka pengangguran meningkat tajam serta muncul kemiskinan dimana-mana dan krisis perbankan.
Hal-hal tersebut membuat perlu dilakukannya tindakan-tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasinya.
3.
Bidang Sosial
Krisis ekonomi dan politik pada masa pemerintahan orde baru berdampak pada kehidupan sosial di Indonesia. Muncul peristiwa pembunuhan dukun santet di Situbondo, perang saudara di Ambon, peristiwa Sampit, beredar luasnya narkoba, meningkatnya kejahatan, pembunuhan, pelacuran. Hal tersebut membuat diperlukannya tindakan yang cepat dan tepat.
Krisis ekonomi dan politik pada masa pemerintahan orde baru berdampak pada kehidupan sosial di Indonesia. Muncul peristiwa pembunuhan dukun santet di Situbondo, perang saudara di Ambon, peristiwa Sampit, beredar luasnya narkoba, meningkatnya kejahatan, pembunuhan, pelacuran. Hal tersebut membuat diperlukannya tindakan yang cepat dan tepat.
D.
Kegagalan
dan Keberhasilan Masa Kepemimpinan B.J Habibie
1. Sosial
1)
Keberhasilan
a. Pada
masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang
hukum. Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang
dimasyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie
untuk mereformasi hukum mendapatkan sambutan baik dari berbagai
kalanganmasyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepadatatanan
hukum yang didambakan oleh masyarakat.Ketika dilakukan pembongkaran terhadapat
berbagai produksi hukum atauundang-undang yang dibuat pada masa Orde Baru, maka
tampak dengan jelasadanya karakter hukum yang mengebiri hak-hak.Selama
pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifatkonservatif, ortodoks
maupun elitis. Sedangkan hukum ortodoks lebih tertutupterhadap
kelompok-kelompok sosial maupun individu didalam masyarakat. Padahukum yang
berkarakter tersebut, maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bisadikatakan
tidak ada sama sekali.Oleh karena itu, produk hukum dari masa pemerintahan Orde
Baru sangattidak mungkin untuk dapat menjamin atau memberikan perlindungan
terhadapHak-hak Asasi Manusia (HAM), berkembangnya demokrasi serta
munculnyakreativitas masyarakat dan memberi kebebasan pada rakyat untuk
menyalurkan aspirasinya.
b. Pemerintah
menyiapkan dana kredit murah untuk rakyat untuk usaha kecil dan menengah serta
koperasi yang nilainya mencapai Rp 23,8 triliun dengan bunga 14% per tahun,
dengan tujuan meningkatan kemampuan sumber daya manusia.
c. Setelah
mendapatkan bantuan US$ 14 miliar dari IMF, kemudia BJ Habibie menggunakan uang
tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan seperti pengadaan Jaring Pengaman
Sosial dan subsidi sembako yang akan berdampak positif terhadap pembangunan
ekonomi. Kepedulian BJ Habibie terhadap rakyat kecil ini tidak berlebihan
karena dimata BJ Habibie rakyat adalah bosnya.
2) Kegagalan
Terjadi
krisis moneter yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan banyak sekali pengangguran
dan PHK secara masal yang menimbulkan kemiskinan yang semakin meningkat.
Sejak
krisis moneter yang melanda pada pertengahan tahun 1997, perusahaan-perusahaan
swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan
mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah
pekerjanya.
Keadaan
seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan
mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut
kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi
oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk
mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.
Para pekerja yang deberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah-masalah social dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan tindakan kriminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Para pekerja yang deberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan menimbulkan terjadinya masalah-masalah social dalam kehidupan masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan tindakan kriminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Oleh
karena itu hendaknya pemerintah dengan serius menangani masalah pengangguran
dengan membuka lapangan kerja yang dapat menampung para penganggur tersebut.
Langkah berikutnya, pemerintah hendaknya dapat menarik kembali para investor
untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja
baru untuk menampung para penganggur tersebut. Masalah pengangguran merupakan
masalah social dalam kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala
bentuk pengaruh.
2. Budaya
1)
Keberhasilan
Pada masa ini mulai menetapkan
budaya demokrasi, diantaranya jujur, bebas dan adil, dengan mangupayakan pelaksanaan politik Indonesia
dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan
di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah
bersifat demokratis.
2)
Kegagalan
a.
Terjadi Pertikaianantarkelompok
yang disebabkanoleh SARA yang mengancamstabilitaspolitik
b.
Terjadi perpecahan antar suku yang konon disebabkan
oleh kemarahan agen rahasia yang tidak puas atas jatuhnya soeharto
3. Politik
1)
Keberhasilan
a.
Pembebasan Tahanan Politik
Secara umum tindakan pembebasan tahanan politik
meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini
terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju
keterbukaan dan rekonsiliasi. Diantara yang dibebaskan tahanan politik kaum
separatis dan tokoh-tokoh tua mantan PKI, yang telah ditahan lebih dari 30
tahun. Amnesti diberikan kepada Mohammad Sanusi dan
orang-orang lain yang ditahan setelah Insiden Tanjung Priok.
Selain
tokoh itu tokoh aktivis petisi 50 (kelompok yang sebagian besar terdiri dari
mantan jendral yang menuduh Soeharto melanggar perinsip Pancasila dan Dwi
Fungsi ABRI).
Dr Sri Bintang Pamungkas, ketua Partai PUDI dan Dr
Mochatar Pakpahan ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan K. H Abdurrahman
Wahid merupakan segelintir dari tokoh-tokoh yang dibebaskan Habibie. Selain itu
Habibie mencabut Undang-Undang Subversi dan menyatakan mendukung budaya oposisi
serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Orde Baru.
b.
Meningkatkan Kebebasan Pers
Dalam
hal ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya,
sehingga semasa pemerintahan Habibie inibanyak sekali bermunculan media massa.
Demikian pula kebebasan pers ini dilengkapi pula oleh kebebasan berasosiasi
organisasi pers sehingga organisasi alternatif seperti AJI (Asosiasi Jurnalis
Independen) dapat melakukan kegiatannya. Sejauh ini tidak ada pembredelan-pembredelan terhadap
media tidak seperti pada masa Orde Baru. Pers Indonesia dalam era
pasca-Soeharto memang memperoleh kebebasan yang amat lebar, pemberitaan yang
menyangkut sisi positif dan negatif kebijakan pemerintah sudah tidak lagi hal
yang dianggap tabu, yang seringkali sulit ditemukan batasannya. Bahkan seorang
pengamat Indonesia dari Ohio State University, William Liddle mengaku sempat shock menyaksikan isi berita televisi baik
swasta maupun pemerintah dan membaca isi koran di Jakarta, yang kesemuanya
seolah-olah menampilkan kebebasan dalam penyampaian berita, dimana hal seperti
ini tidak pernah dijumpai sebelumnya pada saat kekuasaan Orde Baru.Cara Habibie
memberikan kebebasan pada Pers adalah dengan mencabut SIUPP.
c.
Pembentukan Parpol dan Mempercepat Pemilu dari 2003 Ke
1999
Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan dibidang
politik lainnya diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai
Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR
dan DPR.
Itulah sebabnya setahun setelah reformasi Pemilihan Umum
dilaksanakan bahkan menjelang Pemilu 1999, Partai Politik yang terdaftar
mencapai 141 dan setelah diverifikasi oleh Tim 11 Komisi Pemilihan Umum menjadi
sebanyak 98 partai, namun yang memenuhi syarat mengikuti Pemilu hanya 48 Parpol
saja. Selanjutnya tanggal 7 Juni 1999, diselenggarakan Pemilihan Umum
Multipartai.
d.
Penyelesaian masalah timur-timur
Sejak
terjadinya insident Santa Cruz, dunia Internasional memberikan tekanan berat
kepada Indonesia dalam masalah hak asasi manusia di TimorTimur. Bagi Habibie Timor-Timur adalah kerikil dalam sepatu yang merepotkan
pemerintahannya, sehingga Habibie mengambil sikap pro aktif dengan menawarkan
dua pilihan bagi penyelesaian Timor-Timur yaitu di satu pihak memberikan
setatus khusus dengan otonomi luas dan dilain pihak memisahkan diri dari RI.
Otonomi luas berarti
diberikan kewenangan atas berbagai bidang seperti: politik ekonomi budaya dan
lain-lain kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan serta
moneter dan fiskal. Sedangkan memisahkan diri berarti secara demokratis dan
konstitusional serta secara terhormat dan damai lepas dari NKRI.
e.
Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang
mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yaitu:
(1)
Tap No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No.
IV/MPR/1983
tentang Referendum.
(2)
Tap No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No.
II/MPR/1978
tentang Pancasila Sebagai Asas Tunggal.
(3)
Tap No. XII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap No.
V/MPR/1998
tentang Presiden Mendapat Mandat dari MPR untuk
Memiliki Hak-Hak dan Kebijakan di Luar Batas Perundang-undangan.
(4)
Tap No. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Hanya Dua Kali Periode.
f.
Membentuk Tiga Undang-Undang Yang
Demokratis Yaitu :
(1) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
(2) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
(3) UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR
(1) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
(2) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
(3) UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR
g.
Pemberian
Gelar Pahlawan Reformasi bagi Korban Trisakti
Pemberian
gelar Pahlawan Reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut
lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang
dianugrahkan oleh pemerintahan Habibie, dimana penghargaan ini mampu
melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan
mahasiswa sebagai pelopor gerakan Reformasi.
2)
Kegagalan
a.
Pengusutan
Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya
Mengenai masalah KKN, terutama yang melibatkan Mantan
Presiden Soeharto pemerintah dinilai tidak serius menanganinya dimana proses
untuk mengadili Soeharto berjalan sangat lambat. Bahkan, pemerintah dianggap
gagal dalam melaksanakan Tap MPR No. XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terutama mengenai
pengusutan kekayaan Mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya.
Padahal mengenai hal ini, Presiden Habibie dengan Instruksi Presiden No. 30 /
1998 tanggal 2 Desember 1998 telah mengintruksikan Jaksa Agung Baru, Andi
Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa Mantan Presiden Soeharto yang
diduga telah melakukan praktik KKN. Namun hasilnya tidak memuaskan karena pada
tanggal 11 Oktober 1999, pejabat Jaksa Agung Ismudjoko mengeluarkan SP3, yang
menyatakan bahwa penyidikan terhadap Soeharto yang berkaitan dengan masalah dana
yayasan dihentikan. Alasannya, Kejagung tidak menemukan cukup bukti untuk
melanjutkan penyidikan, kecuali menemukan bukti-bukti baru. Sedangkan dengan
kasus lainnya tidak ada kejelasan.
Bersumber dari masalah di atas, yaitu pemerintah dinilai
gagal dalam melaksanakan agenda Reformasi untuk memeriksa harta Soeharto dan
mengadilinya. Hal ini berdampak pada aksi demontrasi saat Sidang Istimewa MPR
tanggal 10-13 Nopember 1998, dan aksi ini mengakibatkan bentrokan antara
mahasiswa dengan aparat. Parahnya pada saat penutupan Sidang Istimewa MPR,
Jumat (13/11/1998) malam. Rangkaian penembakan membabi-buta berlangsung sejak
pukul 15.45 WIB sampai tengah malam. Darah berceceran di kawasan Semanggi, yang
jaraknya hanya satu kilometer dari tempat wakil rakyat bersidang.Sampai sabtu dini hari, tercatat lima mahasiswa tewas dan
253 mahasiswa luka-luka. Karena banyaknya korban akibat bentrokan di kawasan
Semanggi maka bentrokan ini diberi nama ”Semanggi Berdarah” atau ”Tragedi
Semanggi”.
4. Ekonomi
1)
Keberhasilan
a. Merekapitulasi
perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi
perekonomian.
b. Melikuidasi
beberapa bank bermasalah.
c. Menaikan
nilai tukar rupiah
d. Mengimplementasikan
reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
e. Mengesahkan
UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak
Sehat
f. Mengesahkan
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2)
Kegagalan
a.
Diakhir kepemimpinannya nilai tukar rupiah kembali
meroket
b.
Tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap
berinvestasi di indonesia
c.
Kebijakan yang di lakukan tidak dapat memulihkan
perekonomian indonesia dari krisis
d.
Utang luar negeri jatuh tempo
sehinga membengkak akibat depresiasi rupiah. Hal ini diperbarah oleh perbankan
swasta yang mengalami kesulitan likuiditas. Inflasi meroket diatas 50%, dan
pengangguran mulai terjadi dimana-mana.
e.
Produksi menurun karena bnyak perusahaan yang tidak
dapat bertahan hidup.
5. Pertahanan dan Keamanan
1)
Keberhasilan
Di bidang hankam diadakan pembaharuan dengan cara melakukan pemisahan
Polri dan ABRI.Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di
Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang
menjadi 38 orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari
empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun
mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti
nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang
terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Membersihkan nama
Indonesia yang sering tercemar oleh
tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.
2)
Kegagalan
Pada masa
ini terjadi peristiwa lepasnya Timor Timur dari NKRI menjadi negara sendiri.
Dan ini membuktikan bahwa pemerintahan Habibie tidak memiliki pertahanan yang
kuat.
6. Ideologi
1)
Keberhasilan
Pada masa
pemerintahan B.J Habibie ideologi sudah mulai terbuka. Nilai-nilai demokrasi
sudah mulai ditanamkan kembali pasca reformasi.
Berhasil merampungkan
perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi yaitu UU
No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum. Adanya
undang-undang tersebut menunjukkan pemerintah memulai pelaksanaan sistem
demokrasi yang sesungguhnya, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat
untuk mengemukakan apa yang diinginkannya.
2)
Kegagalan
Dengan Timor Timur memisahkan diri
dari Republik Indonesia dan berdiri sendiri, maka BJ Habibie di klaim melanggar
sila ke tiga “Persatuan Indonesia” karena membuat Timor Timur melakukan
referendum dan akhirnya merdeka.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi
terbesar adalah setelahmenjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan
diadakannyareferendumprovinsi Timor Timur
(sekarangTimor Leste). Timor Timur
sebelumnya merupakan sebuah provinsi yang ke-27 menjadi bagian NegaraKesatuan
Republik Indonesia. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah NegaraKesatuan
Republik Indonesia setelah dijajah oleh Portugal pada awal abad ke-16. Wilayah
provinsi ini meliputi bagian timur pulau Timor, pulau Kambing atauAtauro, pulau
Jaco dan sebuah eksklave di Timor bagian barat yang dikelilingioleh provinsi
Nusa Tenggara Timur. Ia mengajukan hal yang cukupmenggemparkan publik saat itu,
yaitu mengadakan jajak pendapat bagi wargaTimor Timur untuk memilih merdeka
atau masih tetap menjadi bagian dariIndonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor
Timur lepasdari Negara
KesatuanRepublik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada
tanggal30Agustus 1999.
Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara
Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yangsering tercemar
oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.Kasus inilah yang mendorong pihak
oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat
menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasildilakukan pada Sidang Umum
1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagisetelah laporan
pertanggungjawabannya ditolak olehMPR.
Namun dalam kepemimpinannya yang hanya berlangsung 17 bulan tersebut BJ
Habibie mampu membawa Bangsa Indonesia keluar dari masa-masa krisis ekonomi,
meskipun banyak orang yang menentang dan menghujat namun banyak pula orang yang
memuji karena keberhasilannya membawa perubahan.
DAFTAR
PUSTAKA
http://www.scribd.com/doc/53621213/Pemerintahan-Habibie
BJ Habibie,
2006, Detik-Detik yang Menentukan. Jakarta, THC Mandiri.
A.
Makmur Makka., 2008, A True Life of Habibie, Bandung,
Pustaka Iman.
A. Makmur
Makka., 2013, Total Habibie, Depok, Edelweiss.
A. Makmur
Makka., 2009, Testimoni untuk BJ Habibie, Yogyakarta, Ombak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar